Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, beserta tim saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog, Sukoharjo, Jawa Tengah. Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Sukoharjo – Tim Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan ketersediaan stok pangan di Gudang Bulog, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Peninjauan ini dalam rangka mendukung penuh upaya swasembada pangan nasional 2027 dan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

Diketahui, baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, pemerintah telah memajukan target swasembada pangan nasional dari yang sebelumnya ditargetkan tahun 2028, kini maju menjadi tahun 2027. Keputusan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum internasional KTT G20 di Brasil dan APEC.

Karena itu, Komisi IV DPR RI ingin melihat secara langsung ketersediaan stok pengan di daerah sukoharjo; mendapatkan gambaran mengenai program, kegiatan serta dukungan pemerintah pusat kepada masyarakat dalam ketersediaan pangan di lapangan; dan menyerap aspirasi pelaku atau kelompok usaha pertanian.

“Pangan merupakan kebutuhan masyarakat yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang. Beberapa tahun belakangan ini, kita ketahui bahwa negara mengalami gejolak harga dan keterbatasan stok pangan, sehingga Pemerintah terpaksa memenuhi kebutuhannya melalui impor hingga melebihi kuota impor tahun sebelumnya,” jelas Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Gudang Bulog, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024).

Abdul Kharis menerangkan bahwa, sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI tanggal 5 November 2024, Perum Bulog menyampaikan bahwa per Oktober 2024, pemerintah telah mengimpor beras sebesar 2,9 juta ton yang diambil dari 4 Negara yaitu Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam. Adapun imbauan dari Menko Pangan menyebutkan bahwa pemerintah akan mewujudkan swasembada pangannya melalui beberapa komoditas seperti beras, jagung, tebu, gula, dan lainnya.

Di sisi lain, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang dikenal sebagai salah daerah lumbung padi atau penghasil padi terbesar di Tanah Air. Namun, Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala pangan baik dari fluktuasi harga, penurunan produksi pangan disebabkan alih fungsi lahan, dan lain sebagainya.

Selain itu, tercatat produksi padi tahun 2023 menurun jika dibandingkan tahun 2022. Semula sebesar 5,38 juta ton menjadi sebesar 5,22 juta ton. Luas panenya juga demikian semula 1,69 juta hektare menjadi 1,64 juta hektare.

Sementara dalam perbaikan teknologi penggilingan padi, perlu dilakukan oleh petani agar menghasilkan beras premium dengan mutu terbaik dengan menggunakan konfigurasi penggilingan pembersihan gabah (cleaner), pemecahan kulit (husker), pemisahan gabah dan beras pecah kulit (separator), serta penyosohan (polisher) dua kali disertai pengabutan air atau disingkat C-H-S-P-P. Proses ini menghasilkan rendemen beras mencapai 67,3%.

“Untuk itu dalam rangka peningkatan produksi pangan Nasional, komisi IV DPR RI mendukung program Perluasan Areal Tanam, pompanisasi, infrastruktur pertanian, dan lain sebagainya,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Adapun dalam pertemuan turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, dan Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, yaitu Hanan A Rozak (Fraksi Partai Golkar), Endang Thohari (Fraksi Partai Gerindra), Usman Husin (Fraksi PKB), Riyono (Fraksi PKS), Irham Jafar Lan Putra (Fraksi PAN), Hasan Saleh (Fraksi Partai Demokrat).